Prona yang Masih Menggoda Aparat Desa di Way Kanan

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Way Kanan (HS) – Pembuatan sertifikat proyek nasional (PRONA) untuk masyarakat berpenghasilan rendah menuai kontroversi. Kali ini datang keluhan dari masyarakat sekitar Kasui Pasar tepatnya di Lingkungan IV Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
Tidak hanya masyarakat yang merasa keberatan membayar sejumlah uang kepada oknum Lurah SW, yang mencapai jutaan rupiah untuk pembuatan satu buku sertifikat, tetapi perangkat kelurahan pun tidak dilibatkan  dalam proses pelaksanaan pembuatan sertifikat.
Penarikan dana untuk satu buku sertifikat Rp.1,2juta, dengan rincian; Rp.1juta biaya pembuatan sertifikat, Rp.200ribu untuk dana tambahan pembuatan Sporadik yang di cap dan di tandatangani oleh Lurah.
Warga setempat dengan tegas mengatakan, bahwa benar mereka harus merogoh uang hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan satu buku sertifikat. Karena menurut warga, mau tidak mau kalaupun ingin mendapatkan sertifikat masyarakat harus bersedia membayar uang tersebut.
Menurut Kepala Lingkungan IV Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Riadi (53) menjelaskan, bahwa Lurah sendiri yang turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pemungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat Prona itu tersebut.
Dijelaskan pula oleh Agus Salim, salah satu warga Dusun IV Kelurahan Kasui Pasar, bahwa benar ia membayar uang sejumlah Rp.1,1juta kepada Lurah Kasui Pasar pada tahun 2016 lalu, untuk pembayaran biaya pembuatan satu buku sertifikat Prima.
“Dana yang saya berikan itu, Rp.1jt. untuk sertifikat prona, Rp.100ribu untuk pembuatan Sporadik.  Jadi jumlah seluruhan Rp.1,1juta diambil lansung oleh  SW,” urai Agus Salim.
Parahnya lagi (SW) memunggut uang tersebut langsung ke masyarakat tanpa sama sekali melibatkan perangkat kampung setempat  baik Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), serta tidak dilakukannya pembentukan panitia.
Dan Perangkat Kelurahan setempat berharap SW mengikut sertakan dan sekaligus mempungsikan  warga sekitar, itulah yang dikeluhkan salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
”Lurah yang sekarang Pak SW ini tadinya khan kami mau diikut sertakan, waktu pas pengusulan, kami memang dirapatkan waktu itu kami pun bahkan mengumpulkan poto copy KTP, dengan Kartu Keluarga (KK) nanti kalaupun udah turun kami ini mau dibentuk panitia dan di ikut sertakan di setiap lingkungan tapi pakta yang terjadi terusterang berbelot dan tidak sesuai waktu kita rapat di kelurahan,” ungkap tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan identitasnya ini.
Menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) melalui Sekretaris JPK Koorda Way Kanan  Madie Idris dan Tim Investigasi mengatakan, siap mendampingi masyarakat jikalau merasa sudah di zolimi oleh oknum Lurah tersebut.
”Sebetulnya pembuatan prona itu tidak gratisan, akan tetapi Pemerintah Pusat memberikan subsidi kepada masyarakat untuk pembuatan satu buku sertifikat sekitar Rp. 300ribuan. Kalaupun ada oknum penjabat yang memunggut biaya pembuatan sertifikat hingga Rp.1juta lebih, ini harus kita pertanyakan,” ujar Madie Idris, didampingi Sulfikri, Biro Hukum LSM JPK.
“Pemeritah ataupun aparat penegak hukum kiranya segera merespon keluhan masyarakat mengenai pungli pembuatan sertifikat Prona yang dilakukan oleh oknum Lurah, seperti yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar. Ini jelas pungli, sangat merugikan masyarakat,” tegasnya. (MS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com