OTT Polisi Tanggamus Jaring Bendahara Apdesi

Bagikan
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus – Dalam rangka potensi menyelamatkan uang negara sebesar Rp202500.000, maka Kepolisian Resort (Polres) Tanggamus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan menetapkan SF (39) bendahara Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus sebagai tersangka pungutan liar terhadap Kepala Pekon (Kakon) setempat yang berjumlah 27 Pekon.

Hal tersebut diketahui dari keterangan Kapolres Tanggamus AKBP. Alfis Suhaili, SiK, didampingi Wakapolres Kompol. M. Budhi Setyadi, SIK, MM sebagai Ketua Tim Saber Pungli Tanggamus, Kasat Reskrim. AKP. Hendra Saputra, SE, Kanit Tipikor Ipda. Ramon Zamora dan Kasi Propam Iptu. Ahmad Yani melalui siaran pers yang dikemas dalam kegiatan pers release Polres Tanggamus, Senin (21/8) pukul 17.00 Wib di pelataran Mapolres.

Menurut Kapolres Tanggamus AKBP. Alfis Suhaili, OTT yang dilaksanakan tim saber pungli Polres Tanggamus dibawah pimpinan Kompol. M. Budhi Setyadi, SIK, MM berdasarkan laporan masyarakat dan beberapa Kepala Pekon di Kecamatan Pugung yang sudah menjadi korban.

“Setelah kami rasa cukup pengumpulan informasinya, Tim Saber Pungli Tanggamus yang langsung dipimpin Pak Wakapolres Kompol M. Budhi Setyadi selaku Ketua Tim, lalu saya sendiri serta Kanit Tipikor Ipda. Ramon Zamora dibantu beberapa personel langsung bergerak melaksanakan OTT pada Jumat (18/8) sekitar pukul 14.00 WIB di kediaman SF,” katanya.

AKBP Alfis Suhaili menerangkan, berdasarkan pemeriksaan, bahwa para Kakon diminta mengumpulkan dana Rp7.500.000 per Pekon, sehingga jika terkumpul semua dari 27 Pekon yang ada di bawah Apdesi Pugung tersebut,maka ada potensi penyimpangan dana desa yang tidak sesuai peruntukkannya sebesar Rp202,500.000.

“Dari pemeriksaan dan dari uang yang berhasil kita selamatkan sebagai barang bukti, sebesar Rp62,500.000, maka sudah cukup bukti untuk menetapkan SF yang menjabat bendahara apdesi kecamatan pugung dan juga sebagai kepala pekon binjai wangi ini sebagai tersangka, dan akan dilakukan penyidikan lebih lanjut,” terangnya.

Alfis Suhaili juga menegaskan akan menerapkan pasal 12 huruf E Undang Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Undang Undang Tindak Pidana Korupsi junto padal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

“Inilah salah satu upaya polres tanggamus dalam menyelamatkan keuangan negara yang disalahgunakan, bayangkan dalam satu kecamatan potensi kebocoran uang negara segitu jika di kalikan berapa kecamatan di tanggamus, berapa banyak potensi kebocoran uang negara. Maka tim saber pungli polres melakukan upaya represif dengan tujuan prrventif atau mencegah penyalah gunaan uang negara yang lebih besar,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Apdesi Kabupaten Tanggamus Syahri mengatakan, bahwa sebagai satu organisasi tentunya ada rasa kepeduliannya terhadap kasus yang menimpa bendahara Apdesi Pugung tersebut. Namun berdasarkan sepengetahuannya, bahwa tindakan dari aparat apdesi Pugung tersebut bukanlah pungli, nsmun ada kesepakatan diatas kertas, yang menggunakan uang pribadi Kepala Pekon bukan dari dana desa.

“Ya itu yang kami ketahui, tapi kami serahkan semua ini kepada pihak yang berwenang, kami hanya pendampingan, karena tersangka ini seorang ibu rumah tangga, yang mempunyai anak kecil, kami akan mengusahakan penangguhan tahanan,” katanya.‎(sis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com