Lho… ESDM Mana Yang Periksa Tambang Batu Sekipi?

Bagikan
  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung masih menunggu surat tugas untuk melakukan pengecekan terhadap aktivitas tambang batu dan dampak lingkungan yang dikawatirkan akan merusak cagar budaya (Makam Minak Trio Deso). Pernyataan ini menyimpan tanya karena sebelumnya pengusaha tambang mengatakan telah ada pihak ESDM melihat lokasi usahanya.

Sebagaimana dikatakan Kabid Penambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Lampung, Asrul ketika dikonfirmasi menyatakan dirinya belum pernah turun ke Lampung Utara terkait adanya tambang batu di Desa Skipi, Abung Tinggi.
“Saya belum turun, bukan saya yang turun, karena saya akan turun bersama dewan, rencana minggu depan saya baru turunnya (ke Lampung Utara),” ungkap Asrul, melalui telepon, Kamis (30/11/2017).
Ditegaskannya, dalam melakukan tugas sebagai pengawasan dan menjaga kelestarian lingkungan terhadap aktivitas tambang tersebut pihak ESDM menggunakan mekanisme tugas, seperti surat perintah tugas dari unsur pimpinan. Karena menurut dia untuk mengecek aktivitas itu harus melalui surat tugas resmi.
“Ini lagi nunggu surat tugas dulu, baru akan turun,” tegasnya, seraya mengatakan bagaimana bisa turun ke lokasi bila tidak memiliki perintah dari pimpinannya. “Kita masih menunggu surat tugas dari kepala dinas,” ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi III DPRD Lampung Utara, Herwan Mega, mengatakan pihaknya juga akan segera melakukan pendalaman terkait adanya dugaan pelanggaran penambangan yang diduga bisa merusak cagar budaya (Situs Canguk Ghaccak – Makam Minak Trio Deso) yang merupakan aset bersejarah milik Pemkab setempat.
“Kami secepatnya akan membahas permasalahan ini dalam rapat internal Komisi. Pada prinsipnya, sebagai wakil rakyat, kami akan berupaya untuk semaksimal mungkin dalam hal menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya dengan merujuk pada sistem dan mekanisme yang ada,” kata Herwan Mega.
Menurutnya meski usaha penambangan batu tersebut merupakan milik pribadi, tetapi aktivitas yang terkait didalamnya tidak boleh menyalahi regulasi dan/atau aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain terkait perijinan penambangan yang dimiliki pengusaha itu, kami juga akan mendalami tentang tujuan dari kegiatan itu,” ujarnya.
Dijelaskannya, jika dipandang perlu, Komisi III juga akan melakukan kajian teknis terkait standar operasional prosedur (SOP) penambangan batu tersebut.
“Kami juga akan meninjau apakah aktivitas penambangan itu dapat mengganggu ataupun berpotensi memberi dampak negatif pada kelestarian lingkungan serta cagar budaya,” lanjutnya. (efri/sarnubi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com