BANDAR LAMPUNG (HS) — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatera dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik
Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center
Lantai 2, Senin (9/2/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam
paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional
tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy).
Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar
kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.
Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.
Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan.
Meski demikian, Tito menekankan bahwa jika dilihat dari inflasi month to month,
kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember
menjadi -0,15 persen pada Januari, yang merupakan kabar baik karena
menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali. Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen).
LSejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Lampung mencatatkan kinerja
pengendalian harga yang sangat baik.
Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung
turun sebesar -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas
pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan
bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh
fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari.
Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret
dan April 2026.
Lebih lanjut disampaikan, pada Minggu pertama Februari 2026, sebanyak 22
provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami
peningkatan.
Lampung kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang
disumbang oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung
bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan,
kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dengan inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi yang kondusif, ramah bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
