Bandar Lampung (HS) – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung mendorong perbaikan infrastruktur jalan harus diprioritaskan pada ruas yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian dan sosial warga setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri mengatakan, rencana Pemprov Lampung memperbaiki 62 ruas jalan pada 2026 harus mengutamakan titik-titik pendukung kelancaran arus transportasi dan distribusi logistik.
Menurut Mukhlis, pada dasarnya Dinas BMBK selaku pelaksana teknis lebih memahami kondisi lapangan.
Namun, dari sisi pengawasan Legislatif, DPRD menekankan pada skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan. Tentu prioritasnya adalah jalan dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Itu harus didahulukan supaya tidak menghambat aktivitas masyarakat,” ujar Mukhlis Basri dikonfirmasi, Kamis (08/01/2026).
Selain tingkat kerusakan, ia menilai aspek sosial dan ekonomi juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Seperti kawasan padat pemukiman, untuk mempermudah mobilitas harian warga, kemudian kawasan sentra perekonomian yang bisa memberi dampak langsung pada sektor pertanian, pariwisata, dan usaha masyarakat,” terangnya. Mukhlis melanjutkan, kerusakan jalan merupakan hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, sehingga perbaikan akan memberikan dampak langsung terhadap penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat.
“Pasti (berdampak). Sebagian besar yang diinginkan masyarakat saat ini adalah perbaikan jalan yang bagus. Dengan adanya program perbaikan ini, otomatis sudah memenuhi sebagian keinginan masyarakat. Kita harap mereka merasa terbantu,” terangnya.
Terkait 17 ruas jalan yang dibiayai melalui dana pinjaman sebesar Rp 1 triliun, Mukhlis Basri menyatakan bahwa, hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk percepatan pembangunan. Terkait teknis pengembalian dana tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang telah disusun oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
“Dana pinjaman itu dipinjam dan dibayar secara berangsur. Aturan mainnya dan masa angsurannya, tentu ada di dalam komitmen perjanjian dengan pihak peminjam,” tegas politisi Gerindra ini.
Ia menegaskan, fokus utama DPRD saat ini adalah memastikan anggaran tersebut terserap dengan baik untuk memperbaiki infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga.
“Yang jelas, dorongan dari DPRD Provinsi Lampung adalah memprioritaskan jalan yang mendorong perekonomian masyarakat dan berdampak sosial luas,” tutupnya.
