KK Aspal, GMPK Lampura Desak Disdukcapil Laporkan Kades

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) akan mengawal adanya temuan dugaan kasus pemalsuan dokumen kependudukan yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini.

Diketahui sebelumnya, dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) milik Widia Wati, (29), warga Desa Kebon Dalam, Kecamatan Abung Tinggi Kab. Lampura diragukan keasliannya sesaat setelah operator yang bertugas di Disdukcapil setempat melakukan verifikasi dokumen KK yang dibawa Widia Wati dan menyampaikan kepada ibu muda tersebut bahwa KK dengan nomor 1803120201110022 bukan atas nama Zainudin, suami Widia Wati, seperti yang tertera dalam dokumen KK tersebut, melainkan milik Subandri, warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, kabupaten setempat.

Disampaikan Adi Rasyid, Humas DPD GMPK Kab. Lampura, pada Rabu, (04/10), via telepon seluler, jika terbukti dokumen kependudukan milik korban Widia Wati itu palsu, diharapkan pihak Disdukcapil Lampura untuk segera membuat laporan secara resmi kepada kepolisian, dalam hal ini Polrest Lampura.

“Dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Disdukcapil, aparat penegak hukum dapat segera memproses kasus tersebut. Seluruh oknum-oknum yang terlibat dapat diperiksa dan diambil tindakan secara tegas serta diselesaikan melalui ranah hukum,” tutur Adi Rasyid, Rabu, (04/10).

Ditegaskannya, apabila pihak Disdukcapil Lampura tidak membuat laporan secara legal-formal pada aparat kepolisian, tentu dapat menimbulkan dampak negatif serta preseden buruk dikemudian hari.

“Jika upaya hukum tidak dilakukan secepatnya oleh Disdukcapil akan kita pertanyakan ada apa dalam hal ini? Sebab, dalam persoalan adanya dugaan kasus pemalsuan dokumen kependudukan KK ini yang dirugikan adalah Disdukcapil Lampura. Hal ini tidak main-main. Yang perlu ditekankan adalah dokumen yang diduga telah dipalsukan oleh oknum tersebut merupakan dokumen Negara yang bersifat penting dan rahasia,” tegas salah seorang aktivis di kabupaten setempat yang dikenal sangat vokal ini.

“Yang menjadi kekhawatiran kita dengan adanya temuan ini salah satunya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun pihak-pihak tertentu untuk satu kepentingan,” papar Adi Rasyid.

Dijelaskan Adi Rasyid lebih jauh, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 KUHP ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun; dan ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

“Tidak menutup kemungkinan ada wilayah lain di Kabupaten Lampung Utara yang ditemukan kasus serupa. Untuk itu, DPD GMPK Lampura akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kepada warga yang menjadi korban, dalam hal ini ibu Widia Wati, harus mendapat perlindungan hukum,” pungkasnya. (efri)

One thought on “KK Aspal, GMPK Lampura Desak Disdukcapil Laporkan Kades

  • Minggu 8 Oktober 2017 pada 14:29
    Permalink

    Jangan hanya diam pak. Masa ada pemalsuan kadisnya diam aja. ancur pak kabupaten kita

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com