Johnny G. Plate, Pers Harus Siap Hadapi Era Digital Yang Pesat

Medan (HS) – Pers Jurnalisme dan Media patut bersiap untuk menghadapi era digital yang sangat pesat saat ini. Pers bebas harus di imbangi dengan tanggungjawab serta tetap memenuhi konten yang di butuhkan masyarakat.

Demikian di katakan Menteri Komonukasi dan Informatika Johnny G. Plate, saat memberikan arahan dalam Konvensi Nasional Media Masa, dengan tema peluang pers di tahun menantang, di Hotel Grand Mercure Ballroom, Rabu (8/2/2023).

Ia menjelaskan saat sering terjadi disinformasi dan mal informasi, hal itu harus sama sama di perhatikan dan di tangani agar ruang digital menjadi lebih baik dan lebih bersih.

Menteri mengakui saat ini pengguna media online paling banyak di akses masyarakat, kemudian urutan kedua media
konvensional dan urutan ketiga media massa.

Sementara gubernur Sumut Dedi Rahmayadi, menyatakan suatu bangsa akan maju kalau pers bebas. Kalau tak di bebaskan negara tak akan maju-maju. Di Sumut di bebaskan pers sebebas bebasnya. “Sudah empat tahun saya bergaul dengan pers, meskipun terkadang menyakitkan tetapi tetap di butuhkan”, katanya.

Menurutnya kalau negara Indonesia ingin seperti negara-negara lain berikan kebebasan terhadap pers. “Kalau kamu ingin maju bebaskan kamu di nilai orang”, kata gubernur Sumut.

Di akhir pidatonya gubernur berharap hasil konvensi ini bisa bermanfaat dan bisa membangun Sumut di masa mendatang.

Sementara Ketua PWI pusat Atal S. Depari pada tahun 2023 bagi media adalah tahun yang sulit, khususnya media tua yang masa hidupnya sudah 20-25 tahun.

Ia menjelaskan di era digitalisasi banyak perusahaan media massa berjatuhan, bahkan ada yang mulai mengembangkan online dan koran, ada juga yang hanya mengembangkan online dan bahkan ada yang tutup sama sekali.

Kemudian kata dia sejumlah pimpinan media massa menjadi ketua parpol, tentu akan mempengaruhi indenpendensi dalam bekerja.

Sementara Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan per 5 Februari 2023 terdapat 15 ribu lebih media di Indonesia, dari jumlah tersebut sekitar 226 media masih menunggu proses verifikasi dan 554 sudah terverifikasi.

Berdasarkan UU 40 tahun 99 tentang pers, media siber yang menjamur hendaknya tidak terjebak dengan jurnalisme klik. Artinya meskipun semakin banyak klik bisa menguntungkan, tetapi harus tetap mengedepankan akurasi. Kemerdekaan pers bukan hanya menghendaki kebebasan wartawan dari bentuk kekerasan. Tetapi harus di penuhi kemandirian dalam mengelola perusahaan.

Ia menjelaskan di akui atau tidak bahwa media terafiliasi dengan partisan tertentu. “Hendaknya perusahaan pers yang profesional tidak mengandalkan kerjasama dengan pemerintah menjadi sumber ketergantungannya”, katanya.

Jadi kata dia di butuhkan sumber lain untuk bisa mengembangkan sebuah media.

Ia juga berpesan perusahaan media haus memperhatikan kesejahteraan wartawan. “Bagaimana bisa mengandalkan karya jurnalistiknya baik jika tidak di imbangi dengan kesejahteraan wartawan”, katanya.