Herman HN: Pemprov Tidak Bisa Membatalkan APBD Bandar Lampung

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandar Lampung – Wali Kota Bandarlampung Herman HN menegaskan kalau Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa membatalkan peraturan daerah atau peraturan wali kota, sehingga masalah ini akan dibahas di Kementerian Dalam Negeri.

“Peraturan daerah dan peraturan wali kota tidak bisa dibatalkan, silakan baca kembali undang-undangnya,” kata Herman, di Bandarlampung, Kamis (26/1).

Pemprov Lampung resmi membatalkan sebagian Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Wali Kota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai turunan dari Perda APBD tersebut.

Herman menegaskan, pembatalan perda dan perwali itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga Pemprov Lampung tidak bisa langsung membatalkannya.

Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung Badri Tamam juga menegaskan Perda APBD Bandarlampung 2017 tidak bisa dibatalkan, karena yang memiliki wewenang adalah Kementerian Dalam Negeri. “Tidak bisa dibatalkan sebab yang mempunyai wewenang adalah Kemendagri,” kata dia.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandarlampung telah diundang oleh Kemendagri untuk membahas hal tersebut.

“Selama ini tidak ada pembahasan pengurangan pendapatan asli daerah, kenapa tiba-tiba dikurangi Rp296 miliar, itu sama saja dengan membahasa ulang, padahal kami sudah membahas hal itu semalaman,” katanya lagi.

Selain Pemkot Bandarlampung yang diundang oleh Kemendagri, DPRD Kota Bandarlampung ikut diundang.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Lampung Sutono mengatakan bahwa pembatalan sebagian perda APBD Kota Bandarlampung tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi dalam Perda Kota Bandarlampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017, dan Perwali yang ditandatangani Gubernur Lampung M Ridho Ficardo tertanggal 25 Januari 2017.

“Gubernur membuat pembatalan beberapa materi APBD, substansinya terkait proses TPAD yang mengevaluasi APBD Kota Bandarlampung. Ada hal-hal yang tidak sesuai aturan perundangan yang ada, karena itu sebagian perda dan perwalinya dibatalkan,” kata dia lagi.

Dalam klausul SK tersebut, disebutkan jika Pemkot Bandarlampung tidak menerima adanya pembatalan perda, paling lambat tujuh hari ke depan sesuai arahan gubernur dipersilakan mengadu ke Kemendagri. @antaralampung.com

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com