DPRD Lampura Gelar Paripurna LKPJ Bupati

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar sidang paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017,(2/5/18).

Plt Bupati Lampura dalam kesempatan itu menyampaikan, LKPJ kepala daerah pada hakekatnya, merupakan amanat undang-undang yang harus dilakukan. Dengan tujuan melaporkan peningkatan yang telah dicapai selama tahun berjalan, hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi pembangunan di masa mendatang. ” Laporan ini pada hakikatnya pencapaian dalam satu tahun anggaran, merupakan implementasi Pemerintah Daerah di tahun 2017. Kemudian, berdasarkan aspirasi masayarakat melalui Musrenbang, yang telah kita lakukan,”ujar plt. Bupati Lampura Hi. Sri Widodo.

Dikatakan, bahwa Pemkab telah menyusun bentuk laporan dalam 2(dua) jilid buku. Buku pertama, berisi pidato pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Lampura Tahun Anggaran 2017, sedangkan buku kedua berisi LKPJ Bupati Lampura 2017, yang melaporkan secara rinci tentang gambaran umum daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas umum pemerintah selama tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, sambil menunggu selesainya proses audit atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Lampung, Pemkab Lampura menyampaikan garis besar laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun 2017.

Untuk belanja hibah ditargetkan sebesar Rp. 71.251.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 71.250.050.759 atau 99,99 persen. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan Rp. 147.227.395.035 dan terealisasi Rp. 84.991.975.587,47 atau 57,73 persen. Belanja Daerah Lampura Tahun Anggaran 2017 ditarget Rp. 1.963.426.159.141 dan
terealisasi Rp. 1.800.605.956.168,35 atau 91,71 persen.

Untuk belanja daerah, lanjut Widodo meliputi belanja langsung dan tidak langsung dengan rincian, belanja langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.128.480. 449.838, dan  terealisasi Rp. 808.442.211.990,35 atau 71,64 persen.

” Dengan rincian belanja pegawai Rp. 108.535.189.637, dan terealisasi Rp.89.778.645.680 atau 82,72 persen. Kemudian belanja barang dan jasa ditargetkan Rp. 420.652.338.209 dan terealisasi Rp.318. 542.286.338,35  atau 75,73 persen.

Sedangkan untuk point belanja tidak langsung ditargetkan Rp. 834.945.709.303 dan terealisasi Rp. 992.163.744.178 atau 118,83 persen. Untuk belanja tak langsung itu dirinci, untuk gaji pegawai ditargetkan Rp. 491.020.374.703 dan terealisasi Rp. 730.592.286.294,00 atau 148,79 persen. Kemudian, belanja bunga ditargetkan Rp. 4,6 Miliar dan terealisasi Rp. 1.158.700.558,00 atau 25,19 persen.

Diketahui sidang paripurna penyampaian LKPJ itu dipimpin Ketua DPRD Lampura Hi. Rachmat Hartono, didampingi Wakil Ketua I Nurdin Habim dan Wakil Ketua III Hi. Arnol Alam. Selain itu tampak juga 25 anggota dari jumlah 45 orang, serta Sekretaris Kabupaten(Sekkab) Lampura Drs. Hi. Samsir, M.M., berserta jajarannya dan Forkopimda.

Usai penyampaian LKPJ secara resmi, delapan fraksi anggota DPRD setempat sepakat untuk langsung membentuk dua panitia khusus(pansus) yang membahas laporan kinerja kepala daerah dan laporan penggunaan anggaran daerah di tahun 2017.(efry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com