Dikonfirmasi Dugaan Mark Up Anggaran di DPRD Lampung Utara, Sekwan vs Kabag Saling Lempar Tanggung Jawab

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Dikonfirmasi terkait dugaan penggelembungan anggaran (Mark up) pada kegiatan di Sekretariat DPRD Lampung Utara yang meliputi biaya anggaran perjalanan dinas, sewa soun sitem dan belanja makan minum (snack), Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kabag Risalah saling lempar tanggung jawab sebagai kuasa pengguna angaran (KPA) dan pengguna anggaran (PA).

Sebelumnya diberitakan, kuat dugaan adanya praktek mark up di sekretariat DPRD Lampung Utara ini karena anggarannya begitu fantastis. Diantaranya tentang anggaran biaya sewa alat musik atau sound sistem yang jumlahnya lebih dari lima ratus juta rupiah. Begitu juga dengan biaya makan minum yang dianggarkan untuk kegiatan rapat atau kegiatan spesifikasi snack yang nilainya lebih dari angka satu miliar. Itu sebagian yang baru diketahui belum anggaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang juga diduga piktif.

Dikonfirmasi terkait beberapa item kegiatan tersebut, Sekwan DPRD Lampung Utara, Salahudin mengatakan, bahwa dirinya bukanlah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengguna anggaran (PA) pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Menurutnya dia hanya mengetahui pada saat penusunan RKA untuk SKPD yang disusun oleh bagian perencanaan. Selanjutnya, menurut Salahudin, dirinya hanya mengetahui dan memalisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang di sekretariat DPRD setempat.

Sementara yang menyusun anggaran perencanaan RKA tersebut lanjut Salahuddin ialah Kasubbag Perencanaan DPRD Lampung Utara, Heriyadi, dirinya hanya mengkompilasi. Karena semua sudah diserahkan kepada KPA yakni pada masing-masing kepada bagian (Kabag), baik dari penggunaan anggaran maupun penarikan dana yang semuanya dikuasakan kepada mereka (Kabag).

“Semua sudah di serahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni masing-masing Kepala Bagian, baik dari penggunaan anggaran, penarikan dana, yang semuanya telah dikuasakan kepada mereka”Ujar Plt Sekwan Salahuddin.

Terpisah Hidayatullah selaku Kabag Risalah DPRD Lampung Utara mengatakan, bahwa semua kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan kebijakan dari Sekwan, karena semuanya satu pintu dan dikoordinasikan dengan Sekwan.

Dia mengaku bahwa benar dirinya selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Tapi menurutnya, untuk pengguna anggaran (PA) adalah Sekwan. Semua corongnya ada arahan dari pimpinan, ungkapnya.

“Atas petunjuk sekwan lah sebagai Pengguna Anggaran (PA) Bagian-bagian baik Hukum, Risalah dan Umum menjalankan apa yang memang sudah tersusun dalam RKA SKPD, tidak mungkin bagian sekertariatan akan menjalankan semuanya bila tidak ada arahan dari pimpinan”Ketus Kabag Risalah Hidayat. Ketika di konfirmasi diruang kerjanya.Kamis (01/07/21).

Pernyataan itu dianalogikan kebenarannya ada benarnya juga karena tidak lah mugkin bawahan akan melakukan pekerjaannya tanpa arahan dari pimpinannya. Baik itu dibidang hukum, risalah dan umum pada sekretariat DPRD setempat.

Dalam persoalan ini elemen masyarakat juga telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan terkait dugaan mark up anggaran di sekretariat DPRD Lampung Utara, dan hal ini kemungkinan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) oleh salah satu elemen masyarakat guna membuka tabir dugaan mark up di sekretariat DPRD setempat. (Efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com