Dibatalkan Gubernur, APBD Bandar Lampung Wajib Revisi!

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan tenggat waktu maksimal tujuh hari ke depan kepada Pemerintah Kota Bandarlampung untuk merevisi APBD 2017.

“Hal itu menyusul dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2017,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan evaluasi terhadap RAPBD Kota Bandarlampung. Hasil evaluasi dicermati bahwa ada beberapa poin dalam APBD Kota Bandarlampung yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, RKPD, KUA-PPAS serta RPJMD, juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut dia, poin tersebut terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung yang dinilai terlalu tinggi dari rencana target yang ditetapkan dalam Perda Nomor 13/2016 tersebut.

Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Kota Bandarlampung dapat segera melakukan revisi dan menyempurnakan APBD Kota Bandarlampung sesuai arahan Gubernur Lampung maksimal tujuh hari ke depan sejak hari ini.

“Gubernur Lampung melakukan sesuai kewenangannya dan melakukan pengendalian terhadap program-program pembangunan daerah agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” katanya.

Selain itu, Sekda Provinsi Lampung menjelaskan bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 29 tersebut, Gubernur Lampung telah melampirkan 28 lembar yang berisi hal teknis dan penjelasan secara terperinci terkait materi yang perlu direvisi dalam Perda No.13/2017.

“Sehingga hal ini sangat jelas, terperinci dan tidak mengada-mengada,” tegasnya.

Pihaknya juga menjelaskan terkait ajuan keberatan, pihak Pemerintah Kota Bandarlampung dapat mengajukan keberatan ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam waktu 14 hari setelah diterimanya surat keputusan tersebut.

“Apabila ada ajuan keberatan, pemerintah dan DPRD Kota Bandarlampung dapat mengajukan keberatan kepada Menteri maksimal 14 hari ke depan,” tuturnya.

Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis menjelaskan bahwa Gubernur Lampung selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah yang diberikan wewenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berupa melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, salah satunya melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Gubernur Lampung memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pembatalan sebagain atau seluruhnya terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD tahun anggaran 2017 Kota Bandarlampung dan Peraturan Wali Kota Bandarlampung No.1 Tahun 2017 apabila hasil evaluasi tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandarlampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan evaluasi terhadap 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tidak hanya Kota Bandarlampung saja dan harapan kami evaluasi tersebut segera ditindaklanjuti,” katanya. @antaralampung.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com