Dana Proyek, Kontraktor Minta DPRD Lampura Bentuk Pansus

Bagikan
  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  



Kotabumi (HS) – Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB), menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampura, Senin, (16/10), sekira pukul 13.15 WIB. Mereka mengadukan mangkirnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyelesaikan pembayaran uang muka pekerjaan proyek sebesar 30% juga biaya pekerjaan yang sudah diselesaikan (PHO) di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

Kedatangan rombongan K2LUB ke gedung rakyat tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Lampura, Nurdin Habim, didampingi para petinggi legislatif lainnya.

Dalam pantauan awak media di lokasi, kedatangan rombongan rekanan itu langsung ditanggapi dengan mengadakan musyawarah untuk mufakat di ruang sidang sekretriat DPRD setempat.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Lampura, Nurdin Habim, membuka musyawarah dengan menyampaikan bahwa meskipun sejumlah anggota dan pimpinan sedang melaksanakan tugas bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta, tetapi dengan cepat merespon kabar terkait kedatangan pihak rekanan.

“Perlu diketahui bersama bahwa kami saat ini sedang melaksanakan bimtek. Meskipun demikian, kamiĀ  mendengar informasi terkait akan adanya pengaduan dari para rekanan pada hari ini (Senin, 16/10.red) guna menyampaikan aspirasi,” kata Nurdin Habim membuka pertemuan yang selanjutnya mendengarkan keluhan serta pengaduan dari perwakilan K2LUB.

Sebagai pembuka, disampaikan Ketua K2LUB, Erfan Zen, mengatakan tujuan rombongan rekanan tersebut untuk menyampaikan keluhan para rekanan.

“Untuk diketahui beberapa waktu yang lalu, Pemkab Lampura bahkan telah membuat Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai. Hal ini pun dilanggar oleh mereka dan sampai saat ini masih jauh panggang dari api,” tegas Erfan Zen seraya mengatakan dana yang seharusnya diselesaikan Pemkab Lampura tidak kurang dari Rp. 76 miliar.

“Diakui mereka, saat ini Pemkab Lampura hanya memiliki Rp 7 miliar saja. Itu sama halnya Pemkab Lampura mengabaikan kewajiban terhadap rekanan serta diduga melakukan praktik diskriminasi. Bagaimana bisa terjadi sampai dana DAK saja dinyatakan tidak ada. Mereka kembali menebar janji dalam 1-2 hari ke depan akan ada penyelesaian,” papar Erfan Zen.

Ditambahkan perwakilan rekanan, Gundala Putra, bahwa pihak rekanan telah menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemkab Lampura.

“Jawaban yang kami terima selalu sama. Dan pada hari ini (16/10), petinggi Pemkab Lampura, baik itu Sekda, Wabup, sampai dengan Kepala BPKAD, menyatakan tidak sanggup melakukan pembayaran. Yang menjadi pertanyaan, kemana dana yang mengalir di kabupaten ini?” ujar Gundala.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, secara gamblang Edi Abizar, mengatakan menurut UU Nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa dan Konstruksi bahwa proyek tidak dapat dilelang jika tidak ada dana.

“Nah, jika proyek dilelang itu berarti dananya ada. Apalagi hal ini telah disahkan oleh DPRD Lampung Utara,” beber Edi Abizar seraya menambahkan didalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang isinya setiap pekerjaa yang telah diselesaikan/PHO, diwajibkan untuk dibayar paling lama 14 hari.

“Jangankan 14 hari kalender, ini sudah 3-5 bulan tertunda alias belum dibayar pemerintah. Kami berharap anggota DPRD Lampura dapat menggunakan haknya dengan membentuk Tim Pansus dan hak angket serta melaporkan hasil audit publik kepada KPK, Kapolri, juga Kejaksaan Agung,” ucap Edi Abizar.

Pantauan awak media, tanggapan Pimpinan DPRD Lampura yang komperehensif datang dari Ketua Komisi II, Wansori. Dikatakannya, pimpin dewan akan mengambil langkah cepat.

“Segera kita rumuskan Tim Pansus. Jika Tim Pansus dirasa tidak efektif, maka kita tingkatkan dengan menggunakan hak angket dan interpelasi,” ungkap Ketua Komisi II, Wansori, seraya mengatakan opsi itu disepakati karena sudah memonitor gejala ini.

“Jika Keppres nomor 54 tahun 2010 ini dilanggar maka dapat dipastikan persoalan ini masuk ke dalam ranah pidana murni. Jadi, selepas pertemuan ini, kami sepakat untuk mengagendakan rapat pimpinan dewan dan membentuk Tim Pansus. Lampura saat ini sudah Darurat Keuangan Daerah,” tegas Wansori. (efri)

hs-krs-22.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com