Pasangan suami istri yang tergolong sebagai keluarga prasejahtera ini memiliki dua buah hati yang masih berusia anak-anak.
“Anak saya yang tertua baru duduk di kelas IV sekolah dasar dan yang nomor dua, ini Pak, masih kecil, belum sekolah,” kata Wawan.
Dikatakan Wawan lebih lanjut, sebagai seorang kuli panggul, penghasilannya tidak menentu. “Kisaran penghasilan saya dalam satu minggu tidak lebih sebesar Rp.60 ribu saja, Pak,” terangnya.
Diceritakan lebih lanjut, pada saat aparatur dan perangkat Desa Cahyanegeri, Kecamatan Abung Kunang, Lampura, menyalurkan pembagian BLT-DD warga rentan terdampak Covid-19, pada Kamis lalu, 21 Mei 2020, yang dilaksanakan di kediaman Ketua RK II, Amril, dirinya justru tidak mendapatkan bantuan dimaksud yang selama ini diharapkannya untuk sedikit meringankan perekonomian keluarganya.
“Saat saya tanyakan, kenapa saya tidak mendapatkan BLT-DD sementara dirinya telah didata, menurut keterangan Ketua RT II, Johan, dan Ketua RK II, Amril, itu aturan dari pusat,” kata Wawan, kepada awak media.
Diuraikan lebih lanjut, pada saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos-RI, beberapa waktu lalu, ia tidak mendapatkan BST dimaksud. Bahkan menurut pengakuan Wawan, dirinya pun tidak terdata sebagai penerima manfaat program PKH, Rastra, Program KIS, maupun bentuk program bansos sejenis lainnya.
Sementara itu, hingga berita ini dirilis, Selasa, 26 Mei 2020, Kepala Desa Cahyanegeri, Beksu Mega, saat hendak dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, melalui nomor 08532502xxxx, meski dalam keadaan aktif, tidak merespon panggilan.
Demikian juga saat awak media ini menyampaikan pesan via SMS, pun tidak berbalas.
Terpisah, Plt. Camat Abung Barat, Sukatno, saat dikonfirmasi, mengatakan, belum mengetahui secara pasti kejadian tersebut.
“Yah, saya untuk saat ini belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut. Nanti coba saya akan pelajari lebih dahulu persoalan ini ya,” kata Sukatno, Selasa, 26 Mei 2020, melalui komunikasi via ponsel.
Dirinya juga mengatakan, sepengetahuannya, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya persoalan yang ada di masyarakat terkait penyaluran BLT-DD.
“Coba di-crosscheck ulang melalui Kades maupun Kadusnya ya,” tutup Sukatno. (di/ef)
