Asyiknya Bermain-Main dengan Dana DAK

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

oleh Efriantoni

KUCURAN Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu tujuannya untuk mendanai kegiatan khusus Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan prioritas Nasional.

DAK yang termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum(DAU). Yang dasar hukumnya berpedoman pada, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 55 tahun 2005, tentang Dana Perimbangan.

Besaran Dana Alokasi khusus, ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Namun sangat disayangkan keseriusan pemerintah mengalokasikan DAK, justru diduga dimanfaatkan oknum pejabat rakus, guna meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.

Seperti yang diduga terjadi saat ini dimana penerima DAK 2020 banyak sarat dengan penyimpangan atau mark-up, yang pengerjaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta tidak balance dengan gambar.

Mereka tidak mengorupsi secara langsung dana, tapi diduga meminta fee maupun mengintervensi proses pengadaan atau pengerjaan bangunan di sekolah- sekolah penerima proyek.

Padahal jelas dalam petunjuk teknis yang dibuat Depdiknas pengelolaan DAK pendidikan dilakukan secara swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Banyak panitia pengelola dari sekolahan yang hanya menjadi pajangan untuk menyiasati aturan.

Setelah modus penunjukan langsung diikuti modus korupsi mark-up (penggelembungan) yang diduga di lakukan oleh pejabat Diknas, Fasilitator perencanaan dan kegiatan maupun pihak sekolahan.

Disini terlihat jelas ketidaktahuan stakeholder sekolah mengenai DAK, tidak dilibatkan dalam perencanaan dan kegiatan, buruknya pengawasan internal dan tidak ada mekanisme komplain, membuat mark-up menjadi modus korupsi DAK Pendidikan.

Modus lainnya adalah pungutan liar. Umumnya dilakukan setelah sekolah penerima DAK mulai mengerjakan, Alasan yang digunakan biasanya sebagai tanda terimakasih sekolah kepada dinas pendidikan.

Ini modus yang biasanya banyak dilakukan dan mungkin yang terjadi di Dinas Pendidikan di mana saja, Tetapi memang susah membuktikan pungutan liar ini kalau tidak tangkap tangan, karena tidak ada bukti serta ketertakutan pihak sekolah penerima DAK tersebut. Tabiiik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com