APPN dan LACAK Lakukan Demo Dana Desa di Inspektorat Tanggamus

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS) – Aliansi Pemuda Peduli Negeri (APPN) dan Lembaga Aliansi Cegah Korupsi (LACAK) Provinsi Lampung, melakukan demo didepan kantor Inspektorat kabupaten Tanggamus, menuntut kepastian perkara dugaan mark-up Dana APBDES tahun 2019, di empat Desa yang ada di Pulau Tabuan, kecamatan Cukuh Balak, Selasa (10/12/2019).

Candra Setiawan Korlap APPN dan LACAK selesai berorasi mengatakan, meminta inspektorat mengecek kegiatan yang ada di empat desa Pulau Tabuan.

“kami meminta inspektorat agar membongkar atau pun mengkroscek seluruh kegiatan dari pengadaan barang, kegiatan fisik yang ada di Cukuh Balak Pulau Tabuan. Di empat desa tersebut, desa Kota Karang, desa Karang Buah, desa Sawang Balak, dan Suka Banjar” harapnya.

Masih dengannya, yang jelas Dalam RAB yang ada di Pulau Tabuan, kami nilai semuanya di mark-up, baik dari harga satuan, item barang dan semua pengerjaannya pun dipihak ketigakan, yang kami duga juga ada keterlibatan baik itu dari sekdes, dan mantan kepala pekon yang mengelola kegiatan tersebut.

Yang jelasnya iya mengtakan tidak ada kesingkronan dalam ukuran meter dan harga satuan upah tukang dalam RAB

“Dengan panjang pun, di borongkan per meternya 40 ribu, sedangkan dalam RAB itu untuk tukang 87ribu, dan kepala tukang 125 ribu. Itu tidak singkron”. Tutupnya

Setelah berorasi didepan kantor inspektorat korlap dan rekannya disambut baik oleh Inspektorat melalui, Gustam Apriansyah Sekretaris Inpektorat mengajak masuk diruang rapat.

Usai berdialog Gustam Apriansyah mengatakan, memang betul dari 3 minggu yang lalu, mereka telah melakukan Audiensi juga. Dan kami sudah melakukan investigasi juga dengan mengumpulkan data-data awal, melakukan komfirmasi dengan pihak kecamatan, memanggil aparat pekon yang sudah dilaporkan, ujarnya.

Dengan bentuk keseriusan dari inspektorat, tidak hanya jalan ditempat, langsung menangani laporan dugaan mark-up anggaran dana desa di pulau tabuan, tim inspektorat pun turun kelapangan guna kroscek kebenaran dilapangan.

“Dan kami juga sudah melakukan pengecekan, mengenai harga satuan yang ada di APBDES, dengan belanja alat material yang ada di Kotaagung. Dan Kami sudah datang ke toko-tokonya, cuma nantinya informasi- informasi itu sifatnya masih pengumpulan data bagi kami, dan tidak bisa kami publis, apalagi sudah menjadi dokumentasi baru bisa kami publis”, ucapnya

Lanjutnya, Artinya mereka turun kesini mempertanyakan, apa yang sudah dilakukan oleh inspektorat, kami konsen dengan itu, dan langsung kami tindak lanjuti.

“Isyaallah di minggu ini, surat tugasnya sudah naik ke bupati, yang ditandatangani pak sekda kami akan turun kesana melakukan investigasi berkaitan dengan laporan Data yang sudah kami punya, akan kami sanding kan dengan apa yang dilaksanakan pekon-pekon, di pulau tabuan pekon itu” kata Gustam

Gustam dengan mengatakan, jika benar ada temuan yang merugikan uang negara, maka dilakukan pembinaan dan harus mengembalikan kerugian negara.

“Kalau memang nanti ada temuan, ya itu kami sifatnya pembinaan, kalau toh dia ada yang lebih di kembalikan, kalau ada yang kurang tolong selesaikan ditambah. karna kami arahnya kesitu”,imbuhnya

Menurut gustam mengenai TPK bukan kewenangan kami , tapi kewenangan dari APH.

“nanti berkaitan dengan TPK(Tindak Pidana Korupsi).itu nanti sudah menjadi hak kewenangannya dari APH (Aparat Penegak Hukum), bisa dengan adanya MoU APH itu, salah satunya Tukar menukar data. Artinya APH bisa meminta ke kami, terkait hasil laporan yang sudah kami periksa di empat pekon tersebut”.ucapnya

Sekjen menambahkan, “Kita hanya merekomendasikan, untuk mereka menindak lanjuti sampai dengan waktu 60 hari, kalau lewat dari situ sudah menjadi Ranah APH, artinya kita juga punya hak untuk menyampaikan keAPH”.pungkasnya (rez)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com