Bandar Lampung (HS) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) masih di angka 79 persen.
Meski begitu, DPRD Provinsi Lampung tetap optimistis target PAD 2026 dapat digapai.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni menegaskan, kunci pencapaian tersebut ada pada keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggali seluruh potensi pendapatan, sekecil apa pun nilainya.
Dia mengaku DPRD siap dilibatkan dalam menggali PAD yang dari seluruh sektor di Lampung. Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan capaian PAD saat ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, sekaligus momentum memperbaiki strategi pendapatan daerah ke depan.
“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin salah satunya karena opsen pajak, bagaimana itu kita jadikan peluang saja. Kerja sama dengan Kabupaten/Kota, polanya bagaimana, ya duduk bersama dibicarakan,” kata Ismet di kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (07/01/2026).
Menurutnya, optimisme terhadap PAD 2026 bukan tanpa dasar. Ia menilai masih banyak ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah, asalkan OPD lebih agresif memetakan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada.
“Sekecil apa pun potensi PAD harus kita gali. Ini yang menjadi kunci supaya target tahun 2026 bisa kita capai. OPD harus lebih aktif, lebih transparan, dan lebih berani memaksimalkan semua peluang,” tegasnya.
Ismet juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan OPD terkait untuk terbuka dalam penyajian data, sehingga perencanaan pendapatan dapat disusun secara realistis dan akuntabel. Selain sektor PKB, ia menyebut masih banyak sektor lain yang dapat dioptimalkan, seperti pertambangan Galian C, pajak air permukaan, serta potensi-potensi lain yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber. Yang kecil-kecil pun harus diperhatikan supaya struktur PAD kita semakin kuat,” ujarnya. DPRD, lanjut Ismet, siap berperan aktif membantu Pemerintah Daerah mengatasi kendala dalam pencapaian target pendapatan.
Ia menegaskan Komisi III DPRD Lampung siap memfasilitasi komunikasi dengan dunia usaha dan para pemangku kepentingan.
“Kalau ada persoalan dalam proyeksi pendapatan, kita siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, apa yang mesti diselesaikan kita bantu komunikasikan. Sama-sama kita perbaiki,” tutupnya.
