Ancaman Hukuman Bagi Pembuang Limbah Sembarangan

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) -Sampah medis atau limbah yang dihasikan dari suatu kegiatan di pusat pelayanan kesehatan masyarakat, seperti rumah sakit, memiliki kerentanan yang sangat membahayakan lingkungan seluruh makhluk hidup.

Advokat Sodri Helmi, S.H.

Oleh karena memiliki sifat dan kandungan beracun yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu, limbah medis membutuhkan penanganan serta pengelolaan yang berbeda dengan limbah yang dihasillkan seperti limbah yang bersumber dari sampah rumah tangga.

Seperti disampaikan salah seorang praktisi hukum yang ada di Provinsi Lampung, Sodri Helmi, SH, dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999, mengatur standar baku agar setiap rumah sakit memiliki tempat pengelolaan limbah.

“Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut, tentu pihak rumah sakit dan/atau sejenisnya tidak boleh membuang limbah medis di sembarang tempat,” terang Sodri Helmi, yang juga berprofesi sebagai seorang advokat ini, Kamis, 28 Mei 2020, melalui komunikasi via ponsel.

Selain itu, kata Sodri Helmi, melalui informasi yang dihimpun dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hal-hal menyangkut yang dikatagorikan sebagai limbah rumah sakit berupa semua sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk apapun.

“Termasuk dalam katagori tersebut sampah atau limbah dalam bentuk padat, cair, gel (pasta), maupun gas yang sangat memungkinkan mengandung mikroorganisme pathogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, juga bersifat radioaktif,” terangnya.

Oleh karena itu, tegas Sodri Helmi, sisa alat, obat, maupun cairan limbah medis yang dibuang karena tidak terpakai ini harus dikelola dengan baik serta menggunakan teknologi khusus agar tidak mencemari lingkungan dan memberikan ancaman bagi kehidupan.

Terkait permasalahan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Medika Insani yang berlokasi di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara, dirinya menyarankan, permasalahan pengelolaan limbah medis, tidak hanya di rumah sakit tersebut (RS Medika Insani.red), tapi juga yang berasal dari klinik maupun praktik dokter, dan bidan, diawali dengan komitmen bersama.

“Pada dasarnya, sampah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Rumah Sakit dikatagorikan sebagai sampah sejenis sampah rumah tangga,” jelasnya.

Sampah sejenis sampah rumah tangga tidak berasal dari rumah tangga, melainkan dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

“Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya ini antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, Puskesmas, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga,” papar Sodri Helmi.

Dijelaskan lebih lanjut, pengelola dalam wujud fasilitas lainnya mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyediaan fasilitas pemilahan sampah diatur dengan peraturan pemerintah,” imbuhnya.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud, yakni Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Dalam PP 81/2012, pengelola fasilitas lainnya harus melakukan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, hingga pengolahan sampah. Dan rumah sakit termasuk sebagai fasilitas lainnya. Kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah, termasuk sebagai penanganan sampah merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah,” kata Sodri.

Dilanjutkannya, jika pihak RS Medika Insani tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp.100 juta hingga Rp.5 miliar, seperti termaktub dalam Pasal 40 ayat (1), UU Pengelolaan Sampah.

“Perlu diketahui juga bahwa kemasan obat-obatan dan obat-obatan kedaluarsa termasuk sebagai sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,” urainya.

Dirinya juga menyampaikan, jika yang dibuang oleh pihak RS Medika Insani tersebut adalah obat-obatan kedaluarsa dan kemasan obat-obatan yang merupakan limbah berbahaya, maka bisa terkena pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Secara umum, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut, bahwasanya setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin,” ungkapnya.

Diterangkan, dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp.3 miliar,” tutup Sodri Helmi. (di/ef).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com