Ada-Ada Saja, Pegawai Segel Kantor Dinas PU Lampura?

Bagikan
  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Aparatur Negeri Sipil (ASN) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Utara, mogok kerja dengan menyegel kantornya sendiri, lantaran mereka kesal belum dibayarnya gaji tenaga honorer serta honor kegiatan.
Para staf menutup pintu utama dan pintu belakang kantor dengan menggunakan rantai besi dan gembok.Senin (11/12/17).

Alian Arsil salah satu staf PU mengatakan, aksi penutupan kantor itu sengaja dilakukan karena kecewa karena telah 7 bulan mereka melaksanakan tugas sebagai ASN dalam kegiatan-kegiatan yang digelar belum menerima gaji, begitu juga dengan tunjangan Beban Kerja (BK) mereka.
“Seluruh ASN dinas pekerjaan umum dipastikan akan ngantor di rumah masing-masing. PPK, PPTK, Pengawas dan perencanaan berikut tim PHO akan libur panjang, sebelum dana perencanaan, dana honor, seperti SPPD, beban kerja dan yang menyangkut hak-hak kami pegawai dinas PU dan tata ruang terpenuhi,”kata Alian Arsil.

Sebagai ASN yang bertugas di Dinas PU lanjut Alian, telah melaksanakan tugas-tugasnya, namun hak atas honor kegiatan tersebut tidak terbayarkan.
Senada diungkapkan Indri, salah satu pegawai honor. Menurutnya, gaji dia dan rekan-rekan honorer yang berjumlah sekitar 200 orang, belum dibayar selama 7 bulan.”Bulan 11-12 tahun 2016 gaji kami tidak dibayar, dan sekarang sudah 7 bulan belum dibayar,”Kalau untuk besarannya Rp 200 per bulan bagi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sedangkan honorer dengan SK Bupati besarnnya Rp 250 ribu perbulan.

Kadis PU Lampura, Sahbudin yang tiba dikantornya bersama anggota polisi langsung membuka gembok dan rantai besi di pintu menggunakan besi.
Syahbudin mengatakan, jika dirinya akan mempelajari lebih dalam mengenai tujuan dari aksi tersebut.”Saya pelajari tujuanya apa ini sebenarnya,”kata Sahbudin.
Menurutnya, jika aksi itu terjadi karena didasari belum terbayarnya gaji serta honor kegiatan, dia mempersilahkan untuk bertanya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA). Karena, lanjut Syahbudin, semua tentang anggaran di Dinas PU sudah pihaknya ajukan ke BPKA.
“Kalau soal honor jangan tanya saya, tanyakan ke BPKA, sudah diajukan semua, silahkan tanyakan saja kesitu BPKA,”jelasnya.

Dijelaskannya, pengajuan anggaran sudah dilakukan sejak Mei 2017 lalu. Dan mengenai keterlambatan pencairan, dia tidak mengetahuinya, karena pihaknya tidak melakukan pengelolaan keuangan.
“Sekali lagi akan saya dipelajari. Dan akan saya laporkan ke penegak hukum jika melanggar. Motivasinya apa saya belum tahu,”Tegas Sahbudin. (efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com