Kejari Kotabumi Sosialisasikan Lagi TP4D

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kotabumi – Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi, Yusna Aidia, menggelar sosialiasai Tim TP4D di kantor Kejari, yang dihadiri Asisten I Yuzar beserta seluruh satker, Kamis (2/2/17).
Meski Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Lampura) telah terbentuk, sepertinya tidak difungsikan secara optimal oleh Satuan Kerja (Satker) yang ada di Pemkab setempat.
Terbukti, sepanjang tahun 2016 hanya ada satu pihak yang meminta pendampingan tim TP4D. Itupun berasal dari sekolah yang ada di Lampura. Demikian diungkapkan, Kepala Kejari Kotabumi, Yusna Aidia.
“Tahun 2016 hanya ada satu yang melakukan kegiatan TP4D,”kata Yusna.
Menurut wanita berhijab ini, peran TP4D sangat penting. Mengingat ini merupakan instruksi serta program presiden, untuk bagaimana penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal, pembangunan berjalan dengan baik, serta meminimalisir terjadinya penyimpanan keuangan negara.
Karena itu, lanjutnya, dilakukan sosialisasi TP4D kepada seluruh satker serta badan usaha untuk memberikan pengetahuan dan solusi, jika terdapat kendala bagi Pemkab dalam pelaksanan kegiatan.”Nantinya apa-apa saja yang bisa diberikan oleh tim ini,” katanya.
Sementara itu, menanggapi minimnya satker dalam memfungsikan TP4D yang ada, Asisten I Yuzar, mengaku akan memberikan imbauan kepada seluruh Kepala Satker, untuk bekerjasama dengan TP4D.”Tidak ada penekanan khusus kepada satker, hanya sekedar instruksi saja,” kata Yuzar seraya menambahkan, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Kejari, diharapkan Satker dapat membuat nota kesepahaman dengan TP4D.
“Nantinya jika ada persoalan, atau ada yang perlu dikonsultasikan dapat lebih mudah terpecahkan,” tukasnya.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Kotabumi sekaligus ketua TP4D Kejari Lampura Dicky Zaharudin, menguraikan jika tugas pokok dan fungsi tim ini untuk mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya pencegahan dan preventif dan persuasif di daerah.
Selanjutnya, memberikan pendampingan hukum dalam tiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di daerah. Melakukan koordinasi tingkat daerah dengan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian negara.
“Kita akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa. Serta melaksanakan penegakan hukum, ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dimungkinkan merugikan keuangan negara,”ujar Diki. (efry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com