Eks Kadishub Lampung, Albar Hasan, Divonis 3 Tahun

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandar Lampung – Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Albar Hasan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas kasus korupsi pematangan dan pembersihan lahan (land clearing) Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, dengan anggaran Rp8,7 miliar tahun 2014.

“Terdakwa divonis tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Virza Adriansyah dalam amar putusannya pada sidang di Bandarlampung, Senin.

Majelis hakim menganggap, perbuatan Albar saat menjabat Kepala Dishub Provinsi Lampung terbukti pada dakwaan subsidair, yaitu pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal yang meringankan adalah terdakwa banyak jasanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sidrotul Akbar yang menuntut tujuh tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp 200 juta.

Secara terpisah, terdakwa lain dengan kasus yang sama, yakni Budi Rahmadi divonis empat tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 200 juta subsideir tiga bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp2,6 miliar jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita.

Usai menjalani persidangan, terdakwa Albar menyatakan dirinya sangat menghargai putusan majelis hakim oleh sebab itu dirinya menerima putusan.

“Saya terima putusan ini, hanya Tuhan yang tahu benar atau tidak kasus ini, saat ini saya sudah malas untuk menjelaskan apapun yang pasti dalam fakta persidangan saya tidak terbukti melakukan korupsi dan saya tidak pernah menikmati kerugian negara,” katanya.

Sebelumnya, dalam dakwaan yang dijelaskan oleh JPU Sidrotul Akbar disebutkan perbuatan terdakwa Albar Hasan bersama Budi Rahmadi yang disidang terpisah berawal saat Dishub Provinsi Lampung memiliki paket pekerjaan konstruksi “land clearing” pematangan lahan fasilitas di bandara baru Radin Intan II Lampung Selatan senilai Rp8,7 miliar.

Dana tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan penimbunan dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718 meter kubik dengan harga Rp137 ribu per meter kubik.

Dalam pekerjaan itu, terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kegiatan tersebut dikerjakan oleh PT Daksina Persada sebagai pemenang tender dengan Budi Rahmadi sebagai direkturnya.

“Usai pekerjaan dilakukan, tim ahli teknik sipil Politeknik Negeri Bandung melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan tersebut,” kata JPU.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat selisih volume 20.615 meter kubik dari yang seharusnya 54.718 meter kubik dan kekurangan volume kepadatan timbunan sebesar 9.374 ton.

“Atas kekurangan volume tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lampung melakukan audit dan dihasilkan terdapat kerugian negara sebesar Rp4,5 miliar,” kata dia. antaralampung.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com