PESAWARAN (HS) – Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang memperberat vonis hukuman mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona terkait perkara tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) senilai Rp 8,2 Milyar tahun 2022.
Hukuman Mantan Bupati Dendi sebelumnya di Vonis 8 tahun penjara kini diperberat menjadi 13 Tahun kurungan penjara, putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim PT Tanjungkarang di Bandar Lampung, Seni 31/8/2026.
Majelis Hakim diketuai Cakra Alam, anggota Mahfudin, Ratmoho, Brierly Napitupulu, dan Gustina Aryani. Amar putusannya, majelis Hakim memvonis Dendi Ramadhona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selasa, 22/9/2026.
Warga diempat desa kecamatan kedondong, dan Way khilau kembali menagih janji Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, kembali memproses sisi kelam proyek SPAM yang terkuak ditingkat desa.
Dimana dugaan praktik pungutan liar (Pungli) dengan modus biaya administrasi blangko dan materai ditemukan dibeberapa titik, diantaranya Desa Pasar Baru, Desa Kedondong, Desa Way Kepayang dan Desa Kubu Batu. Pengakuan pernah diakui kordinator kelompok Masyarakat (Pokmas) berinisial Badrunaim yang mengklaim hanya orang suruhan kepala Desa.
Badrunaim memberikan pengakuan mengejutkan terkait operasional dilapangan, Ia membenarkan adanya penarikan uang dari warga yang masuk dalam daftar keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Modus Operandi: warga diminta mengisi blangko berdasarkan kuota (sebanyak 229 KPM) dengan menyertakan tiga buah materai, Badrunna’im mengakui penarikan dana sebesar Rp. 150 ribu hingga Rp 350 ribu, dana tersebut diklaim digunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin, dan rokok petugas lapangan.
Badrunna’im mengklaim hanya menjalankan perintah atasan dan saat itu tengah berada dalam posisi sulit.
Ia sempat meminta awak media untuk menghapus pemberitaan (take down) terkait temuan dilapangan, serta berjanji akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut, Ia juga mengeklaim sudah berkordinasi dengan kepala Desa berinisial M.Fadli, mirisnya, hingga kini belum ada klarifikasi terkait pertanggungjawaban dugaan pungli SPAM.
Ratusan warga penerima manfaat, didampingi tokoh, sesepuh dan praktisi hukum mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung serta Polres Pesawaran, Polda Lampung selaku Institusi Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit Investigatif secara menyeluruh serta transparan.
Tokoh, sesepuh bersama praktisi hukum menuntut kejelasan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan, serta pelanggaran regulasi berlapis.(Eka)
