Lampung Utara (HS) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah dapat lebih transparan terkait masalah bantuan.
Kacamata DPRD, dilapangan masalah tersebut cukup rawan, mulai dari salah sasaran, kurang manfaat sampai kepada pemotongan.
“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, selama ini hal-hal menyangkut sosial cukup rawan. Oleh karena itu harus transparan, mulai dari pemotongan sampai dengan tidak tepat sasaran. Berikan penjelasan, apalagi disaat covid seperti ini cukup banyak masyarakat membutuhkan, “kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Darul Hifni saat kegiatan reses di Balai Desa Karang Waringin, Selasa, (6/10/2020).
Menurutnya, masyarakat saat ini telah melek akan informasi, sehingga transparansi cukup dibutuhkan. Bukan hanya masalah bantuan sosial, melainkan program lainnya.
“Saya pesan dinas sosial, dapat melakukannya. Terkhusus masalah anggaran, karena ini berasal dari uang rakyat. Berikan penjelasan yang jelas, dan kami siap menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pihak eksekutif sehingga dapat terakomodir,” terangnya.
Pihaknya siap mengakomodir segala aspirasi masyarakat, untuk dapat direalisasikan dilapangan. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai ditingkat pusat.
Ia juga mengatakan selama ini aspirasi masyarakat beberapa diantaranya telah terealisasi , seperti taman kanak-kanak, jalan dan pembangunan lainnya.
“Silahkan diajukan pengajuannya, saya tidak janji 100% akan tetapi berkomitmen mengawalnya. Meski itu tidak masuk didalam pokja atau bidang kami, tapi dapat diusulkan kepada rekan maupun mitra di pemerintah,“ tambahnya. (Ars)
