PESAWARAN (HS) – Pembangunan Kantor Balai Desa Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Anggaran tahun 202, menjadi polemik ditengah masyarakat. Proyek yang digagas sebagai simbol sinergitas Pemerintah Kabupaten Pesawaran wujud kemajuan desa tersebut justru terindikasi mengalami mal-administrasi terkait tumpang tindihnya sumber anggaran dan status kepemilikan lahan. Selasa (22/9/2026).
Sebelumnya mencuat kabar adanya pemotongan realisasi BLT-DD sebesar Rp.1.800. ribu per KPM X 188 KPM = Rp.338.400 ribu ditahun 2020 yang diduga jadi ajang bancakan.
Kini muncul fakta mengenai aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Desa yang bersumber dari (APBN) yang pernah mengucur ke lokasi tersebut:
- APBD Tahun 2023 Rp.124.259.500,00
Dana Desa (DD) Tahun 2020. - Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes:
Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Balai Desa/Balai kemasyarakatan dipilih Rp.432.225.000,00.
Tumpang tindih Anggaran APBD vs Dana Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, sesepuh yang meminta inisialnya dirahasiakan mengungkap adanya kejanggalan pada sumber pendanaan pembangunan fisik Balai Desa, dan Gedung Serba Guna (GSG).
Menurut mereka proyek tersebut jelas terpampang papan informasi publik dengan pagu Anggaran dari APBN, saya sempat memfotonya, lahan nya milik tanah adat, nah sekarang muncul data baru yang membingungkan kami selaku warga, ujar mereka.
Di sisi lain kepala Desa Zel Gusrial, hingga saat ini sulit untuk dikonfirmasi, bahkan dihubungi via telfon sudah tidak aktif.
Tokoh, sesepuh, bersama praktisi hukum menduga adanya doble anggaran.
Jika benar APBD sudah dikucurkan namun kini diklaim sebagai proyek Dana Desa, keberatan utama warga ditengah situasi ekonomi yang sulit, perbandingan data Pembangunan Balai Desa, Gedung Serba Guna serta dugaan pemangkasan BLTD-DD tahun 2020.
Tokoh, sesepuh dan praktisi hukum mendesak Audit oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung segera melakukan audit Investigatif secara menyeluruh dan transparan.
Tokoh, sesepuh bersama praktisi hukum menuntut kejelasan mengenai realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Rp,1.303.497.000. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.582.507.025. Sejak tahun 2020- 2026 selama Zel Gusrial menjabat kepala Desa.
Jika ditemukan adanya praktik tumpang tindih anggaran atau penyalahgunaan wewenang jabatan, pelanggaran regulasi berlapis dari hukum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga jerat KUHP Baru.
Aksi nekat ini dinilai praktisi hukum telah melakukan pelanggaran regulasi hukum berlapis, Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Katup Pidana Pemalsuan dibidik Pasal 391-392 dan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) potensi pemalsuan dokumen serta manipulasi Surat Pertanggungjawaban Jabatan (SPJ) Fiktif.
Kejahatan administrasi ini memicu indikasi kerugian Negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan Nepotisme ( KKN).
Merespon memanasnya situasi masyarakat Desa Banjar Negeri, mendesak Polres Pesawaran dan Polda Lampung, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk segera melakukan investigasi.
Selanjutnya menyeret ke jalur hukum aktor-aktor intelektual yang nekat mengangkangi Dana Desa sepanjang tahun 2020-2026. (Eka)
