Korupsi Raskin di Lampura, Berkas Sudah di Kejaksaan

Bagikan
  • 74
  •  
  •  
  •  
  •  
Kotabumi (HS) – ‎Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran raskin yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp129.000.000 oleh Kepala Desa Gedung Makripat di Kecamatan Hulu Sungkai dilimpahkan Polres ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
‎Kapolres Lampung Utara AKBP Esmed Eryadi, melalui Kasat Reskrim Polres Lampura AKP Supriyanto Husin, mengatakan pelimpahan berkas perkara korupsi raskin tersebut bersama barang buktinya berupa uang sebesar Rp129.000.000, telah diberikan kepada pihak Kejari Lampung Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam ‎kasus dugaan penyimpangan beras bagi warga miskin (Raskin) itu terjadi di Desa Gedung Makripat, Kecamatan Hulu Sungkai, dengan tersangka oknum Kepala Desa setempat bernama Pida Sugiarti (44) yang saat itu menjabat Kepala Desa (Kades),”Sebelumnya setelah melalui prores dari pemeriksaan BPKP dan dilakukan penyidikan dan dinyatakan lengkap, berkas berikut tersangka kami limpahkan ke Kejari,” kata Kasat Reskrim AKP Supriyanto, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.
Penetapan oknum kades itu sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan penyelidikan sejak akhir tahun 2016 lalu. Dimana sebelumnya, polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang indikasi penyimpangan Raskin yang dilakukan Kades tersebut terhitung sejak tahun 2012 hingga 2014 lalu dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp129 juta.‎
Lebih jauh dijelaskan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara itu, selama kurun waktu itu, tersangka menyimpangkan program pemerintah tersebut dengan cara tidak membagikan secara menyeluruh kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditentukan.”Dari hasil penyelidikan, diketahui jika tersangka tidak membagikan Raskin itu ke seluruh warga yang berhak menerimanya,” Terangnya.
Dari informasi tersebut, lanjut Supriyanto Husin, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPKP Lampung untuk menghitung kerugian negara yang dilakukan tersangka. Dari hasil audit, diketahui jika negara telah dirugikan sekitar Rp129 juta.
“Tersangka telah sanggup mengembalikan kerugian negera itu, namun proses hukumnya tetap berjalan. Dan hari ini uang itu kita serahkan bersamaan dengan berkas perkaranya ke Kejari,” ungkapnya.‎
Ditambahkannya, selama ditetapkan sebagai tersangka, Pida tidak dilakukan penahanan karena polisi menilai jika tersangka kooperatif dalam menjalani proses penyidikan, “Tersangka kita jerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kami menegaskan kepada seluruh Kades yang ada di Lampung Utara khususnya, untuk tidak bermain-main dalam penyaluran Raskin ataupun bantuan lainnya,” Tutur Suprianto.(efry).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com