Baru Jokowi, Presiden yang Berani ‘Ngoprek’ Freeport

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jakarta (HS) Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian ESDM belum lama ini mengeluarkan kebijakan anyar untuk sektor pertambangan dalam negeri. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satu isinya mengenai ekspor konsentrat mentah oleh perusahaan tambang dalam negeri.

Melalui aturan ini, pemerintah mengharuskan semua perusahaan tambang mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa terus melakukan ekspor konsentrat. Syarat lain adalah perusahaan tambang harus berkomitmen membangun smelter dalam negeri.

Proses mengubah KK menjadi IUPK ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Ini memakan waktu, sedangkan produksi terus berjalan. Salah satu yang mengalami nasib ini adalah PT Freeport Indonesia.

Baru-baru ini, PT Freeport Indonesia mengeluarkan interoffice memorandum mengenai situasi terkini operasi PTFI. Salah satu isinya adalah terkait rencana perusahaan mengurangi atau memecat karyawan mulai minggu depan.

Dalam surat ini dijelaskan, pengurangan karyawan dilakukan karena pabrik pengolahan telah dihentikan pada Jumat (10/2) dan saat ini tidak lagi memproduksi konsentrat tembaga. “Kami telah mengurangi karyawan senior pada Jumat, 10 Februari 2017.”

Freeport menegaskan tetap bersedia mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK seperti aturan pemerintah agar segera bisa melakukan ekspor konsentrat. Namun, dalam perubahan status ini Freeport meminta perjanjian stabilitas investasi dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti tercantum dalam KK saat ini.

“Kondisi tersebut diperlukan dan sangat penting bagi perencanaan investasi jangka panjang PTFI.”

Atas permintaan dan ancaman Freeport ini Pemerintah Jokowi pun bereaksi tegas. @merdeka.com

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com