DPRD Tanggamus Bersama Instansi Terkait Bahas Raperda Tanggap Bencana

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Agung (HS) — DPRD Tanggamus membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Tanggamus, bersama BPBD, Dinas PU, Bappelitbang dan Bagian Hukum. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaya dan Wakil Ketua 2 Tedi Kurniawan, Kamis (21/11/2019).

Wakil Ketua dewan 2 Tedi Kurniawan mengatakan, bahwa Ranperda yang dibahas, merupakan satu dari tiga Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Tanggamus Senin 18 November 2019.

“Pemkab mengajukan tiga Raperda, yang disampaikan oleh Wabup Hi AM Syafi’i, yakni Ranperda perlindungan guru dan tenaga yang sudah selesai dibahas, dan hari ini kami bersama OPD terkait membahas Ranperda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, “kata Tedi.

Dalam pembahasan Ranperda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ada sejumlah masukan dari anggota banperda, dirinya tidak menyebut detail, tapi ada sejumlah pasal yang kurang ditambah agar sempurna.

” Pasca bencana ini sangat penting, sehingga ada banyak masukan dari teman teman dewan. Contohnya misal ada jembatan ambrol akibat banjir atau gempa maka dinas PUPR sudah langsung bisa menangani sebab sudah ada dana standbye yang sifatnya urgent, “kata Tedi.

Beliau pun, optimis pembahasan Ranperda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan mulus.

” Kemungkinan besok Insyaallah selesai dan lanjut ke Ranperda berikutnya yakni Rancangan perda tentang perubahan kedua atas perda nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kakon, kalau sudah fix semua nanti OPD kami undang lagi, untuk finalisasi setelah itu baru diparipurnakan, “pungkasnya.

Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, BPBD Tanggamus, Sabar Sitanggang mengatakan bahwa penanganan pasca bencana sangat perlu mengingat Kabupaten Tanggamus masuk dalam daerah rawan terjadinya bencana.

” Selama ini penanganan pasca bencana tidak tercover dalam perda. Maka dari itu Ranperda ini sangat penting, selama ini untuk pemanfaatan bencana ada di dana tanggap darurat yang ada hitungannya dan itu ada di pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dengan adanya Ranperda rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini kami berharap ada dana yang standby yang bisa digunakan untuk penanganan pasca bencana, seperti memberikan bantuan atau mendirikan kembali bangunan yang rusak akibat bencana, “ucapnya.

Lanjutnya, ada poin kita disini, kaji kebutuhan pasca bencana dari kajian ini kita harapkan benar-benar bisa di akomodir oleh BPBD, untuk penanganan pasca bencana itu. tadi, Seperti disampaikan juga tentang poin pentingnya

“Setrategi penyelenggaraan rehabitasi dan rekontruksi pasca bencana sebagai mana di maksud pada ayat 1 hurup B yaitu:
Pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana melalui APBD.
Nah ini yang paling urgent yang kita harapkan dari pembahasan rapenda ini sendiri”. Tuturnya

Ia juga berharap dewan Tanggamus menyetujui rancangan perda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini.

” Selama berjalannya rapat pembahasan dewan sangat mendukung, ada beberapa masukan yang disampaikan. Maka dari itu kami optimis rancangan perda ini mendapat persetujuan dari DPRD, “pungkas Sabar Sitanggang. (Riza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com