Way Kanan (HS) – DPRD Way Kanan Lampung melalui dua anggota, Komang Trawan dan Ramzi Hasan, protes keras terhadap Bupati Way Kanan atas buruknya kinerja Inspektorat setempat dalam melakukan tugas dan fungsinya, khususnya melakukan pemeriksaan pelaksanaan dana desa, yang hanya dilakukan di beberapa desa atau kampung. Sementara kampung-kampung lainnya belum tentu lebih baik pelaksanaan dana desanya, sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan Inspektorat setempat.
“Saya bukannya protes karena istri saya yang Kepala Kampung di periksa, akan tetapi saya minta semua Kampung lain juga ikut di periksa. Jangan hanya Kampung saya saja. Ini ada apa? Kalau memang ada peyimpangan di kampung saya, silahkan saja ditindaklanjuti secara hukum. Akan tetapi, biar adil, jangan hanya Kampung yang dipimpin istri saya saja yang diperiksa, periksa semua pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Negeri Agung,” ketus Anggota DPRD Fraksi PDIP Way Kanan tersebut, mengkritisi kinerja Inspektorat Way Kanan yang terkesan tebang pilh dalm menjalankan tugas dilapangan.
Pernyataan Komang Trawan dibenarkan oleh Ramzi Hasan, Anggota DPRD Way Kanan Lainnya yang berasal dari Kecamatan Way Tuba. Ramzi juga merasa istrinya menjadi incaran oknum pegawai Inspektorat Way Kanan, karena dirinya selalu bicara vokal di media, tentang kinerja Inpsektorat.
“Saya bicara tidak pernah subjektif, melainkan selalu objektif. Jadi, saya minta Saudara Bupati Way kanan memberikan tindakan tegas pada Inspektorat Way kanan yang seakan-akan mempunyai dendam dengan kami, dan memeriksa istri kami yang kebetulan saat ini di percaya warga untuk menjadi kepala Kampung,” ujar Ramzi,
Menurut Kader Partai Gerindra Way Kanan tersebut, sebenarnya ia mendorong pengawassan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Way Kanan, terhadap pelaksanaan dana desa di seluruh Way Kanan. Sehingga dapat terhindar dari terjadinya penyimpangan. Akan tetapi periksa semua, bukan hanya istrinya saja yang diperiksa,
“Apa mereka fikir karena saya Anggota Dewan, terus saya jadi semena-mena, dan akan menggelapkan dana desa? Kalau bisa berpikir sehat, tentu hal itu tidak akan terjadi. Sebab sebelum saya menjadi Anggota DPRD Way kanan, saya juga pernah menjadi Kepala Kampung. Setelah saya tak lagi menjadi kepala Kampung karena terpilih menjadi anggota DPRD, istri saya yang dipilih jadi Kepala Kampung Suka Mukti. Mana mau warga saya memilih kami, kalau kami semenabmena dan selalu menggelapkan uang rakyat,” ujar Ramzi.
Lebih dari itu, lanjut Ramzi, saat pengajuan pencairan Dana Desa, berkas kampung terlebih dahulu akan diperiksa pihak pihak terkait termasuk dengan Inspektorat. Bila ada kejanggalan, dan atau kesalahan, maka uang tidak akan dicairkan.
“Maka menjadi aneh, kalau ternyata Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan terhadap apa yang telah mereka setujui. Mirisnya kok kampung kami saja dan beberapa kampung lain yang diperiksa, sementara yang lebih banyak (indikasi penuimpangannya .red) tidak diperiksa,” tandas Ramzi Hasan.
Terpisah, Bupati Way Kanan, berjanji akan menindak lanjuti temuan dua Anggota DPRD tersebut, dan akan mengklaripikasinya dengan Inspektorat Way Kanan,
“Saya fikir, itu bukan suatu kesengajaan. Tetapi ini akan saya perjelas dengan memanggil yang bersangkutan (Inspektorat .red),” tegas Bupati Raden Adipati Surya. (MS)
