KOTABUMI (HS) – Dalam hal siapa yang akan direkomendasikan untuk diusung, DPP Partai Golkar belum menentukan sikap terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik provinsi maupun kabupaten termasuk kabupaten Lampung Utara.Rabu,(21/06/17).
Aziz Syamsudin anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, pembicara tunggal dalam acara sosialisasi 4 Pilar kebangsaan yang diprakarsai Hairun Abung, dikediamannya kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi , Lampura, menerangkan bahwa Partai Golkar akan melakukan verifikasi dan melihat bagaimana elektabilitas bakal calon (balon). Ketika balon dimaksud memiliki elektabilitas yang bagus tentu balon itu yang akan ditetapkan. Meskipun balon dimaksud bukan dari Partai Golkar.
“Siapapun memiliki kesempatan yang sama, ketika elektabilitasnya bagus ya tentu akan kita dukung. Tidak harus dari Golkar, presdien saja yang bukan kader Golkar kita dukung kok apalagi gubernur dan bupati,” terang Aziz Syamsudin.
Menurut Aziz jika ada kandidat yang berkeinginan untuk maju Pilkada bersama Partai Golkar, tentunya harus melakukan mekanisme. Diantaranya mendaftarkan diri pada partai itu ketika dibuka penjaringan. Tidak perlu khawatir soal dari mana benderanya berasal. Karena partai Golkar sangat terbuka begitupun dalam melakukan penilaian terhadap balon.
“Pak Zainal (Zainal Abidin mantan bupati Lampura-red) sendiri jika mau maju daftar dipartai Golkar, nanti kita lihat. Kalau hasil verifikasi dan elektabilitasnya bagus akan kita dukung,” ujarnya seraya melirik mantan orang nomor satu Lampura yang berada disebelahnya. Penjelasan Aziz ini disampaikan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan akan kemungkinan Partai Golkar mengusung mantan ketua DPC PDIP Lampura tersebut.
Aziz yang dikenal sangat vokal itu menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menerima dan meneruskan aspirasi warga Lampura. Baik mengenai insfrastuktur, pengunaan dana desa maupun menyangkut stabilitas keamanan. Ia merasa prihatin akan situasi keamanan Lampura dengan banyaknya kejadian pembegalan dan perampokan.
Menurut Aziz pemerintah sangat menentukan dalam hal mengatasi soal keamanan tersebut. Pemerintah harus menjadi katalisator antara pemerintah dan aparatur penegak hukum . Kemudian dapat meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat termasuk penyimbang adat untuk menciptakan keamanan diwilayahnya. “Peran pemerintah disini sangat menentukan sebagai pemantapan dan katalisator dengan jajaran penegak hukum,” Terangnya. (efri)
