Masih Gelap, Materi Pemanggilan Sekwan DPRD Lampura oleh Polda

Kotabumi (HS) – Terkait informasi yang dihimpun tentang adanya pemanggilan Sekretaris DPRD Lampura, Adrie, oleh pihak Krimsus Polda Lampung, pada Kamis lalu, 25 Juni 2020, dirinya (Adrie.red) terkesan menghindar dari awak media yang ingin menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Saya belum bisa memberikan keterangan untuk masalah itu. ‘No comment dululah, ya. Saya sekarang sudah ditunggu untuk rapat internal,” kata Adrie, saat ditemui awak media Senin, 29 Juni 2020, di gedung DPRD setempat.

Dirinya juga dengan terburu-buru langsung menuju ruang rapat meski dicecar pertanyaan. “Maaf, saya belum bisa memberikan keterangan apapun saat ini,” ujar Adrie.

Diberitakan sebelumnya, Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kantor Tahun Anggaran 2018-2019 di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara (Lampura) mencuat.

Melalui surat panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, bernomor B/482/VI/2020/Subdit III/Direskrimsus, Adrie, Sekretaris Dewan setempat diundang untuk dimintai keterangan dan dokumen pada hari Kamis 25 Juni 2020 mendatang.

Untuk mengenai permasalahan tersebut, Rabu (24/06/2029), Hariansumatera.com mencoba menemui Adrie diruangnya, namun hingga pukul 10.30 Wib, yang bersangkutan tidak berada diruangan, saat dihubungi via WhatsApp dia berkata sedang ada keperluan. “Maaf saya sedang melayat di Bandar Lampung ” jawab dia singkat.

Ketika ditanya kapan ada waktu untuk menanyakan posisinya dipanggil Direskrimsus Polda Lampung, hingga berita ini ditulis, belum mendapat keterangan dari yang bersangkutan.

Memang menjadi kebiasaan Adrie sangat sulit ditemui oleh insan pers, bahkan terindikasi jarang masuk kerja, karena bukan kali ini saja ruang kerjanya kosong.

Bahkan salah satu Staf, DPRD Lampura, ketika ditanya apakah Sekwan ada, dia menjawab Sekwan belum masuk kantor.

“ Sampai jam ini pak sekwan (Adrie red) belum masuk kantor pak, tidak tau apa dia ngantor atau tidak hari ini,” jelas staf tersebut.

Banyak persoalan yang terjadi di Sekretariat DPRD setempat, dari temuan BPK soal mark-up anggaran disekretariat DPRD Lampura Tahun Anggaran 2017, hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan admnistrasi kantor Tahun Anggaran 2018-2019. Yang hingga kini belum juga dijawab Adrie selaku kuasa pengguna anggaran.(Efri)

https://www.hariansumatera.com