BADKO HMI Sumbagsel Minta Bupati Lampura Tegas Terhadap ASN Lingkungannya

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) -Badan Koordinasi (BADKO), Himpunan Mahasiswa Islam,(HMI) Sumatera Bagian Selatan,(Sumbagsel),Meminta Bupati Lampung Utara, H.Agung Ilmu Mangkunegara,  tegas terhadap jajarannya.minggu (12/3/17).

Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel, Wiedy Widayat, mengkritik keras atas tindakan oknum ASN yang menyalah gunakan wewenang dalam jabatannya untuk memihak, berkampanye dan mengajak untuk salah satu Calon Bupati,(Cabup), untuk pilkada 2018 mendatang.

Wiedy menghimbau Bupati Lampung Utara, untuk dapat tegas terhadap jajarannya dalam menjaga netralitas, tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu calon, walaupun mempunyai hak pilih, namun tidak boleh memihak Silahkan nanti pada saat mencoblos saja menyalurkan hak pilihnya

Seperti yang tertuang dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan larangan dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa/lurah maupun aparatur desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

Larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara.

b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa tau kelurahan.

Larangan dan sanksi tersebut juga ditertera dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa “Pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,”Aturan selanjutnya yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye yaitu Pasal 4 angka 15 peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negara sipil menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
c. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataubmerugikan salah satu padangan calon sekama masa kampanye
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalan lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dan kami Menyikapi kepala BKD lampura yang sudah terlibat kampanye untuk mengajak ASN pilih agung di Pilkada, saat penyerahan SK 100 persen katagori 2 di islamic center beberapa waktu lalu seharusnya Bapak Bupati sudah mencopot jabatannya dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah di perbuat dengan mekanisme yang sudah di tentukan,”Apabila tidak ada tindakan yang tegas dari Bupati, kami akan segera sampaikan gugatan kepada gubernur provinsi lampung dan langsung Ke-kemendagri RI,” Kata Ketua Umum Badan Koordinasi, Wiedy Widayat,(efry).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com